PENERAPAN INOVASI APLIKASI ALPUKAT BETAWI SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JAKARTA UTARA

Pentingnya digitalisasi dalam pelayanan publik merupakan isu yang semakin relevan di era teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Digitalisasi merujuk pada transformasi proses dan layanan publik dari format konvensional menjadi bentuk yang lebih berbasis teknologi digital. Berikut beberapa alasan mengapa digitalisasi sangat penting dalam pelayanan publik efisiensi dan produktivitas dengan digitalisasi, proses administrasi dan transaksi menjadi lebih efisien dan cepat.Penggunaan sistem otomatisasi dan teknologi digital mengurangi ketergantungan pada proses manual, sehingga mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan dalam memberikan pelayanan publik. Dengan adanya proses digitalisasi memberikan kemudahan baik bagi para aparat ataupun para masyarakat dengan adanya inovasi pelayanan melalui aplikasi Alpukat Betawi dalam pelayanan perbaikan data kewarganegaraan seperti pencatatan KTP, Legalisir, Akta Perceraian, Akta Pernikahan, Akta Kematian, Akta Kelahiran, KIA, Kartu Keluarga

Negara dan Perannya dalam Pembinaan Anak Terlantar (Studi Kasus Pembinaan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kota Depok)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Depok dalam pembinaan anak terlantar melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKS-A), untuk melihat bagaimana negara menerapkan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data diperoleh melalui tahapan observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada beberap informan kunci seperti Kepala Dinas Sosial Kota Depok, Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial, anak didik LKS-A, hingga masyarakat sekitar. Hasil dan kesimpulan dari penelitian adalah program pembinaan anak terlantar diawali dengan penerimaan anak binaan melalui program seleksi dan dilanjutkan dengan rangkaian program pelayanan. Program pelayanan dimulai dari peningkatan pengetahuan, pembinaan perilaku, kesehatan, dan pembinaan soft skill. Secara teoretis, implementasi kebijakan pembinaan bagi anak-anak terlantar menurut Van Meter dan Van Horn dilakukan berdasarkan lima indikator yakni standar dan sasaran program, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana,hingga lingkungan sosial ekonomi. Dari kelima indikator tersebut, standar dan sasaran program, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, hingga lingkungan sosial ekonomi menjadi faktor pendorong implementasi program pembinaan anak terlantar. Sedangkan indikator sumber daya menjadi salah satu faktor penghambat

Strategi Kampanye hingga Peran Partai pada Pencalonan Legislatif Petahana dan Pendatang Baru Tahun 2019

This research examines the campaign strategies of incumbent and newcomer legislative candidates to discover the differences or similarities in campaign strategies in the context of the 2019 elections. Through this research, the author also seeks to understand the role of political parties in nominating their members as legislative representatives. This study utilizes a qualitative descriptive method with a case study approach. Data collection techniques were conducted through interviews using the political marketing 4P approach: Product, promotion, price, and place. This research shows exciting differences in the political marketing 4P theory, specifically in Product and Promotion. Incumbent candidates with a background in civil society successfully marketed their products (ideas and work programs) to the public through door-to-door interactions and campaign materials such as educational, political books, brochures, billboards, stickers, and social media. Meanwhile, new legislative candidates should have sold their work program or vision to the public. However, they relied solely on their popularity as a celebrity background and utilized social media as a tool to campaign as legislative candidates. The party's role in nominating a cadre to become a legislative member is optional. The party serves as a platform for administrative requirements and the identity of a cadre. The party does not provide financial support to the cadre but relies on individual funds or funds from other individuals. However, the party still has responsibilities, including guidance, monitoring, and evaluation

Pola Rekrutmen Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Di Pemilu 2019

Jurnal ini menguji pola rekrutmen calon legislatif DPRD DKI Jakarta di Pemilu 2019 pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penelitian ini dilakukan karena terdapat indikasi dari penelitian sebelum nya bahwa, proses rekrutmen yang dilakukan partai politik belum sesuai dengan kaidah standarisasi. Selain itu terdapat dinasti politik dalam proses rekrutmen yang dilakukan, bahkan sebagian partai politik memilih calon legislatif hanya bermodalkan ketenaraan personal. Penelitiаn ini dilаkukаn menggunаkаn metode penelitiаn kuаlitаtif deskriptif. Konsep yang peneliti gunakan yaitu Teori Rekrutmen Politik yang dikemukakan oleh Philip Аlthof dаn Michаel Rush, yaitu seleksi melalui ujiаn аtаu pelаtihаn, penyortirаn, rotаsi аtаu gilirаn, perebutаn kekuаsааn, pаtronаge, memunculkаn pimpinаn-pimpinаn alаmiаh, dan koopsi. Lantas peneliti menemukan bahwa, polа rekrutmen yаng diterаpkаn oleh PDI Perjuаngаn iаlаh polа rekrutmen terbukа. Terbukа dаlаm hаl ini sumber rekrutmen berаsаl dаri internаl dаn eksternаl pаrtаi. Polа rekrutmen PDI Perjuаngаn menerаpkаn sistem “Berjenjаng dаn Kombinаsi”. Berdаsаrkаn konsep penelitian, PDI Perjuangan terkonfirmasi mengunakan seleksi pemilihаn dengаn ujiаn dаn pelаtihаn, penyortiran, rotasi dan giliran, memunculkan pimpinan-pimpinan alamiah dan koopsi. Namun terdapat dua konsep yang tidak diterapkan oleh PDI Perjuangan dalam melakukan rekrutmen yaitu dengan cara perebutаn kekuаsааn, dan pаtronаge. Output yаng dihаsilkаn dаri proses rekrutmen ini ialah DPD PDI Perjuаngаn mengutаmаkаn sikаp loyаlitаs dаn dedikаsi bаgi bаkаl cаlon legislаtif

SOSIALISASI DAN SIMULASI MITIGASI BENCANA GEMPA BUMI DALAM MENINGKATKAN KESIAPSIAGAAN DI SMA N 41 JAKARTA UTARA

Gempa  bumi  merupakan  salah  satu peristiwa alam  yang  belum  bisa diramalkan kejadiannya dan  dapat  menimbulkan  kerugian  material  hingga  merenggut  korban nyawa  manusia.  Oleh  karena  itu, peristiwa  gemba  bumi  perlu  diinformasikan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama kepada siswa sekolah. Dalam pengabdian kepada masyarakat ini, 30 (tiga puluh ) peserta didik, terdiri dari kelas IX. Hasil  pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat  ini  menunjukkan  bahwa para siswa mengikuti   penyuluhan terkait mitigasi becana gempa  secara   sungguh-sungguh,   baik   dalam   bentuk mendengarkan   informasi   yang   diberikan. Selain itu, juga di sertai dengan kegiatan dalam bentuk simulasi gempa yang dipraktikan secara langsung.  Banyak siswa yang telah bisa  memahami  materi mengenai mitigasi gempa yang  diberikan  namun dalam hal menyikapi kesiapsiagaan bencana gempa diperlukan peraga pendukung seperti petunjuk arah agar memudahkan proses evakuasi pada saat gempa terjadi. Berdasarkan temuan tersebut, maka disarankan agar siswa meningkatkan pengetahuan terkait mitigasi becana dan Pemasangan petunjuk evakuasi dilingkungan sekolah

Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Legislatif: Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Legislatif: Analsis Sistem Pemilihan Daftar Terbuka terhadap Dinamika Pencalonan

Tulisan ini berfokus melihat bagaimana penerapan sistem representasi proporsional daftar terbuka berpengaruh pada dinamika pencalonan kandidat penyandang disabilitas pada Pemilu Legislatif 2019. Tulisan ini berangkat dari premis bahwa sistem Pemilihan Legislatif di Indonesia yang menggunakan model proporsional daftar terbuka justru menyebabkan kampanye menjadi candidate-centered politics dan personal voters. Tulisan ini berbasis penelitian kualitatif studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan dua informan kunci, yakni calon anggota legislatif penyandang disabilitas dan partai politik pengusung kandidat. Tulisan ini menemukan bahwa sistem daftar terbuka berpengaruh pada pencalonan kandidat penyandang disabilitas. Pertama, sistem daftar terbuka menyebabkan model kampanye yang sangat bertumpu pada kinerja individu kandidat dan jaringan pribadi. Sedangkan partai politik pengusung sangat minim peran. Kedua, sistem daftar terbuka menyebabkan masifnya pergerakan politik uang, tak terkecuali pada pemilih penyandang disabilitas. Hal ini menyebabkan kandidat yang menolak praktik tersebut cukup sulit bertarung untuk mendapatkan hati pemilih. Ketiga, caleg penyandang disabilitas yang masih berstatus pemain baru masih kesulitan memperoleh suara dari pemilih dengan latar belakang yang sama. Beberapa pemilih lebih tertarik kepada kandidat yang telah terbukti dan teruji kinerjanya, alih-alih memilih seseorang sebagai representasi kelompok minoritas yang sama